21. Kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah pasca putusan MK Nomor 93PUU-X2012 (analisis putusan sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Negeri di Jawa Tengah)

ABSTRAK

Sengketa Ekonomi Syariah merupakan suatu kasus yang sedang banyak diperbincangkan karena saat ini mulai banyak tumbuh dan menjamur segala usaha yang berlabel syariah, mulai dari Bank Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah dan masih banyak lagi. ketika mulai banyak bermunculan kegiatan badan usaha yang menggunakan  label  syariah,  maka  penyelesaiannyapun harus dilakukan oleh lembaga yang benar-benar paham syariat Islam, dalam hal ini penyelesaian sengketa ekonomi syariah masih sangat urgent untuk dibahas guna menemukan kepastian hukum, karena berdasarkan pasal 28D Undang-Undang Dasar 45 menyatakan jika setiap warga negara berhak memperoleh kepastian hukum. Dan dalam perkara sengketa ekonomi syariah masih belum diketemukan kepastian hukum tersebut  dikarenakan  penulis  masih  menemukan  beberapa  putusan yang  masih    diadili  di  Peradilan  Umum.  Persoalan  tersebut  tidak hanya kontroversial tetapi juga sangat menarik untuk dikaji bagi perkembangan ilmu Hukum dan Hukum Islam.

Dalam konteks ini, maka penulis akan meneliti mengenai: Kewenangan Mengadili Sengketa Ekonomi Syari’ah  Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 , Dalam hal ini Penulis mencoba untuk mencari dan menganalisis  Putusan Sengketa Ekonomi Syari’ah Pada Pengadilan Negeri Di Jawa Tengah. Untuk mengetahui Bagaimana   Kewenangan   Mengadili sengketa   ekonomi   syariah sesudah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan Bagaimana Putusan tentang Sengketa Ekonomi Syari’ah pada Pengadilan Negeri di Jawa Tengah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, Adapun Metodologi Penelitian menggunakan Penelitian Hukum. Dengan menggunakan Jenis Penelitian Normatif, Sedangkan Pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi, Setelah data terkumpul maka dianalisis menggunakan Metode Deskriptif dengan menggunakan Pendekatan Kasus (Case Approach) serta Pendekatan Undang Undang (Statue Approach).

Adapun Hasil Penelitian  Bahwa Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 menjadi Kompetensi Absolute Pengadilan Agama. Namun masih ada perkara  sengketa  ekonomi  syariah  yang  gugatannya  diajukan  ke Pengadilan Negeri  Dalam rentan  waktu  pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi  tersebut  diterbitkan  hingga Tahun  2016 yaitu putusan 7/Pdt.G/2015/PN.Dmk,32/Pdt.G/2014/PN.Pml, 30/Pdt.G/ 2015/PN. Pkl, 75/ Pdt.G/2014/PN.Krg, 06/Pdt.G/2016/PN.Rbg Yang akhirnya penulis simpulkan jika gugatan tersebut tidak tepat (In Appropriate) apabila diajukan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri masih merasa mempunyai kewenangan untuk mengadili sengketa ekonomi syariah.

File Selengkapnya.....

Tag Favorit :

21. Kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah pasca putusan MK Nomor 93PUU-X2012 (analisis putusan sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Negeri di Jawa Tengah) adalah yang barusan kamu baca.

Ketentuan Jika Kamu butuh file Lengkapnya kamu cukup mengganti bea maintance 20RIBU saja, Caranya silahkan chat WA, Setelah FILEnya dikirim ke Kamu baru kamu bayar (bisa di Alfamart/INDOMARET Mudahkan! , Request file ini Via WA Klik Disini

Buruan Mumpung masih Ada silahkan KLIK TOMBOL WHATSAPP/ WA Klik Disini

Gak ada Ruginya dari Pada cari kesana kemari, Klik Disini 21. Kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah pasca putusan MK Nomor 93PUU-X2012 (analisis putusan sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Negeri di Jawa Tengah)

Bagikan Artikel ini